Senin, 13 Agustus 2018 11:08

Rakor Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tingkat Provinsi NTT Tahun 2018

Dibaca : 364 kali
Beri Rating
(0 votes)

Arah Kebijakan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) sebagai instansi Pembina meliputi empat dimensi yakni :

Pertama  kelembagaan yaitu bagaimana Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)  menjadi lembaga yang mandiri, permanen dan struktural. Tujuannya adalah menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) yang terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan dan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/D/I.

Kedua ketersediaan anggaran. Dengan terbentuknya unit yang mandiri tentu harus didukung dengan personil, peralatan dan anggaran yang memadai. Ketiga manajemen personalia. Dengan menjadi unit kerja yang permanen dan struktural diharapkan sebagian besar atau seluruh anggota kelompok kerja (pokja) telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPBJ) dan/atau memiliki kompetensi PBJ.

Ketiga yaitu Diharapkan di tahun 2020 seluruh proses pengadaan barang/jasa dikerjakan atau ditangani oleh pejabat fungsional ini. Setidaknya ada dua langkah yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pejabat fungsional PPBJ, yakni melalui jalur penyesuaian (impassing) dan/atau melalui jalur regular dengan mengikuti diklat jabatan fungsional dan kemudian diangkat dalam jabatan fungsional.

Keempat perluasan peran.  Dengan menjadi unit yang mandiri, permanen dan struktural dengan personil, peralatan dan anggaran yang memadai maka unit ini kiranya tidak saja berperan sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia (juru lelang), tetapi lebih dari itu harus mampu menjadi pembina bagi UKPBJ Kabupaten/Kota, OPD dan stakeholder serta sebagai pusat unggulan atau Centre of Exellence (CoE) pengadaan barang/jasa pemerintah di Daerah.  Demikian intisari pemaparan  materi oleh Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, LKKP RI Tatang Rustandar Wiraadmadja pada saat menyampiakan materi pdaa kegiatan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 24 s/d 25 Mei 2018 di Larantuka Kabupaten Flores Timur dengan thema “UKPBJ Pemerintah Daerah Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ”

ALBUM FOTO

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hubungi Kami

Biro Pengadaan Barang & Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Disini

Phone Number Here

Hubungi kami

Berlangganan Newsletter

Daftarkan E-mail anda untuk menerima update Berita / Newsletter kami

Data Kunjungan

0.png4.png2.png8.png5.png6.png
Hari ini 43
Kemarin99
Minggu ini 43
Bulan ini 1385
Total42856

  • IP Anda 95.216.2.253
  • Operating System: Unknown