Senin, 13 Agustus 2018 10:14

Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi Tahun 2018

Dibaca : 366 kali
Beri Rating
(0 votes)

Labuan Bajo – Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bekerjasama dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggelar Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi, pada Rabu, 25 Juli 2018 lalu di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, NTT. Rakernas LPSE Provinsi tahun ini mengangkat tema “Peran LPSE Provinsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.”  

Menyadari bahwa bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan domain publik yang memerlukan pengaturan dan kebijakan secara komprehensif agar dalam implementasinya dapat memberikan jaminan mutu dan kualitas hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.  Penyelenggaraan LPSE merupakan bagian dari penyelenggaraan system dan transaksi elektronik sehingga LPSE wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian yang baik dan akuntabel.  LPSE diwajibkan untuk patuh dan memenuhi syarat peningkatan standar layanan.  Syarat standar peningkatan layanan LPSE meliputi 3 aspek yang sangat mendasar yaitu pelayanan LPSE, Keamanan Informasi dan Kapasitas LPSE. Dari ketiga aspek tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam 17 item standar yang harus dipenuhi oleh pengelola LPSE di seluruh Indonesia.

“Sehubungan dengan diterbitkannya Perpres No.16 Tahun 2018 beserta 13 Peraturan Lembaga Pendukung yang telah diundangkan, menjadikan LPSE memiliki peran yang strategis dalam membangun proses pengadaan barang/jasa bagi pemangku kepentingan dan stakeholder pengadaan. Sesuai dengan definisi LPSE pada Peratuan Presiden 16 Tahun 2018 fungsi LPSE sebagai Center of Excellence,”

Pada sambutan Kepala LKPP-RI disampaikan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, LKPP-RI, Ibu Sarah Sadiqa, SH, M.Sc. “Sosialisasi Peraturan baru menjadi agenda penting dan prioritas dalam kegiatan kali ini sehingga dapat menyamakan visi dan pemahaman yang sama antara LKPP dengan LPSE Provinsi khususnya, sehingga diharapkan para peserta yang hadir dapat menularkan ilmunya pada LPSE Kabupaten/Kota binaannya,” Jelas Sarah.

Dalam Gelaran yang dilaksanakan selama dua hari, mulai dari Rabu,25 Juli 2018 sampai dengan kamis, 26 Juli 2018 ini, ada beberapa agenda penting dalam Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi, yang pertama dan sekaligus menjadi hal penting dalam Rakernas ini, yaitu Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang langsung disampaikan oleh Tri Susanto selaku Kepala Seksi Pelaksana Konstruksi dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP. Beliau menyampaikan beberapa hal penting terkait Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini.

Mulai dari latar belakang terbitnya Perpres terbaru tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diantaranya, perlunya peraturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha Mikro, Usaha Kesil, dan Usaha Menengah serta Pembangunan berkelanjutan dan Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penerapan anggaran, yang dalah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hari kedua rakernas dibuka dengan diskusi panel yang di moderatori oleh Dodi Wahyugi selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi, diskusi panel ini diawali dengan Paparan Kebijakan e-Procurement Nasional terkait Peraturan Presiden 16 Tahun  2018 oleh Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Gatot Pambudhi Poetranto, yang dilanjutkan dengan Paparan terkait Peraturan Lembaga LKPP tentang LPSE, yang dibawakan oleh Ichwan Makmur Nasution Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE.

Sesi terakhir Rapat Kerja Nasional LPSE ditutup dengan perumusan kesimpulan rapat, untuk dibaca dan ditandatangani oleh perwakilan Peserta dari LPSE Seluruh Indonesia di atas puncak Pulau Padar dan kunjungan Kerja ke Pulau Padar pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018.  Adapun poin-poin kesimpulan Rakernas LPSE Provinsi, adalah sebagai berikut :

  1. LPSE Provinsi berkomitmen menggunakan aplikasi SPSE v.4 sepenuhnya ;
  2. Perlunya komitmen pimpinan daerah yang sangat kuat untuk implementasi pemenuhan 17 standar dan pembinaan kabupaten/kota di wilayahnya;
  3. LPSE Provinsi akan menyelesaikan 17 standar LPSE paling lambat pada akhir tahun 2018;
  4. LPSE Provinsi yang sudah menyelesaikan 17 Standar berkomitmen segera melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota yang belum memenuhi 17 Standardisasi LPSE;
  5. LKPP berkomitmen segera menyelesaikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang LPSE;
  6. LKPP berkomitmen akan menyiapkan kompetensi LPSE untuk menyiapkan SDM LPSE yang profesional.

ALBUM FOTO

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hubungi Kami

Biro Pengadaan Barang & Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Disini

Phone Number Here

Hubungi kami

Berlangganan Newsletter

Daftarkan E-mail anda untuk menerima update Berita / Newsletter kami

Data Kunjungan

0.png4.png2.png8.png6.png7.png
Hari ini 54
Kemarin99
Minggu ini 54
Bulan ini 1396
Total42867

  • IP Anda 3.231.229.89
  • Operating System: Unknown