Print this page
Wednesday, 14 July 2021 13:51

Sosialisasi Persiapan Penerapan Bela Pengadaan di Provinsi NTT

Dibaca : 259 kali
Beri Rating
(0 votes)

Hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, pukul 10.00 WITA telah dilaksanakan Sosialisasi Persiapan Penerapan Bela Pengadaan di Provinsi NTT secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi tersebut dimoderatori oleh Ibu Anne Hermadianne Adnan, S.Sos, MA (Kepala Bagian Pengelolaan LPSE) dengan narasumber Ibu Dr. Ika Mardiah, M.Si (Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda. Provinsi Jawa Barat) dan Bapak Rivie Rahman, S.IP, MM (Perwakilan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya/Mbizmarket). 

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah perwakilan Perangkat Daerah dan Mitra Pemerintah, di antaranya:

  • Bank Nusa Tenggara Timur;
  • BAPELITBANGDA Provinsi NTT;
  • Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;
  • Dinas Koperasi dan NAKERTRANS Provinsi NTT;
  • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT; 
  • Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
  • Inspektur Daerah Provinsi NTT;
  • Biro Pemerintahan SETDA Provinsi NTT;
  • Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi NTT;
  • Biro Hukum SETDA Provinsi NTT; dan
  • Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT.

Paparan/Presentasi oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda. Provinsi Jawa Barat

Paparan/presentasi Implementasi Bela Pengadaan di Provinsi Jawa Barat secara umum sebagai berikut :

  1. Implementasi Bela Pengadaan Jawa barat bernama “Jabarberdering” mulai dilaksanakan pada tahun 2020;
  2. Implementasi Bela Pengadaan Jabarberdering menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembelian melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan e-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Kolaborasi program Bela Pengadaan Jabarberdering melibatkan : Bank Jawa Barat & Banten (BJB), OPD Tingkat Provinsi Jawa Barat, kelompok UMKM dan platform Mbizmarket.
  4. Keuntungan implementasi Bela Pengadaan Jabarberdering : peningkatan produk UMKM  menjadi 22.539 produk UMKM sudah masuk dalam e-marketplace sehingga terjadi proses penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM menjadi 1.480 penyedia UMKM sehingga terjadi proses pemberdayaan kelompok UMKM di daerah, transaksi keuangan secara online menggunakan jasa keuangan Bank Jawa Barat & Banten, penambahan peserta pengguna Bela Pengadaan menjadi 1.338 pengguna (Pemerintah dan Non Pemerintah) dan belanja makanan dan minuman

5 (lima) transaksi terbesar Bela Pengadaan Jabarberdering Tahun 2020 dibawah pagu anggaran Rp. 50 Juta, sebagai berikut :

  • Belanja perlengkapan teknologi informasi
  • Belanja perlengkapan kantor
  • Belanja alat tulis kantor
  • Belanja iklan dan promosi
  • Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Mbizmarket (platform Bela Pengadaan) dalam implementasi Bela Pengadaan Jabarberdering.

Paparan/presentasi Implementasi Bela Pengadaan di Provinsi Jawa Barat oleh Mbizmarket:

  • Mbizmarket adalah 1 (satu) dari 12 (dua belas) platform e-marketplace yang ditetapkan sebagai mitra pengadaan barang/jasa pemerintah oleh LKPP.
  • Melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 155 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau E-marketplace sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  • Mbizmarket telah bekerjasama dengan 8 (delapan) Provinsi dalam program Bela Pengadaan yaitu :
  1. Provinsi Jawa Barat
  2. Provinsi Jawa Tengah
  3. Provinsi Jawa Timur
  4. Provinsi DI Yogyakarta
  5. Provinsi Bali
  6. Provinsi Sulawesi Selatan
  7. Provinsi Sumatera Barat
  8. Provinsi Riau
  • Mbizmarket sedang bekerjasama dengan 7 (tujuh) Provinsi dalam implementasi Bela Pengadaan tahun 2021, yaitu :
  1. Provinsi Bangka Belitung
  2. Provinsi Sumatera Selatan
  3. Provinsi Sumtera Utara
  4. Provinsi Lampung
  5. Provinsi Kalimantan Tengah
  6. Provinsi Kalimantas Selatan
  7. Provinsi Banten

Nilai tambah Mbizmarket bagi UMKM

Mbizmarket memberikan sejumlah keuntungan kepada UMKM yang menjadi penyedia barang/jasa di Mbizmarket, atara lain :

  1. Mbizmarket tidak menarik biaya tambahan. Bebas biaya transaksi bagi penjual/penyedia barang/jasa dan pembeli.
  2. Mbizmarket memberikan laporan berkala secara komprehensif /lengkap terkait transaksi, kunjungan dan statistic penjual dan pembeli.
  3. Mbizmarket memberikan fasilitas pendanaan bagi UMKM, opsi pendanaan yang cepat dan mudah bagi UMKM melalui fasilitas Investree.
  4. Plafform mbizmaket melalui negosiasi online. Negosiasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia (UMKM) dilakukan secara online dan tercatat.
  5. Platform mbizmarket memberikan akses bagi UMKM untuk masuk ke pengadaan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi.
  6. Mbizmarket memberikan opsi termin pembayaran yang beragam. Termin pembayaran antara pembeli dan penjual dapat dicapai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
  7. Mbizmarket tidak meminta kewajiban pembebanan biaya dari pemerintah daerah dan sebalikknya atas pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan Mbizmarket, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Mbizmarket siap memfasilitasi dan memberikan pendampingan teknis pelaksanaan Bela Pengadaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.